Jakarta --- Persiapan perubahan kurikulum sudah memasuki tahap uji publik pada Desember ini. Kemarin, (11/12), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melaporkan perkembangan persiapan Kurikulum 2013 kepada Wakil Presiden Boediono, selaku Ketua Komite Pendidikan. “Kami melaporkan yang sudah dan sedang dilaksanakan, dan yang akan datang di akhir tahun,” ujar Mendikbud kemarin sore, di ruangannya.
Menteri Nuh melaporkan, persiapan kurikulum untuk standar kompetensi lulusan, perumusan kompetensi dasar, dan struktur kurikulum untuk tingkat SD dan SMP sudah selesai. Namun untuk tingkat SMA masih dalam proses. Kepada Wapres Boediono, ia juga memberikan laporan terkini tentang hasil Uji Publik Kurikulum 2013 secara online, melalui alamat http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id.
Berdasarkan data per 10 Desember 2012, pukul 15.00 WIB, terdapat sekitar enam ribu pengunjung aktif situs uji publik Kurikulum 2013. “Ada 6172 yang aktif dan 3132 yang memberikan komentar. Komentarnya juga bukan sekedar komentar. Ini panjang-panjang. Itu yang menarik . Orang kalau nggak tertarik ngapain ngasih komentar,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, komentar-komentar yang masuk dari masyarakat tersebut sebagian besar bernada positif. Komentar-komentar tersebut akan disatukan menjadi buku, sesuai sistematika, sehingga bisa menjadi dokumen. “Nanti ada bukti sejarah. Pertama kali kita mengembangkan kurikulum dengan uji publik. Hasil pandangan publik seperti ini. Itu menjadi dokumen. Sejarah. Ada partisipasi publik”.
Selain melaporkan hasil uji publik, Menteri Nuh juga membahas strategi implementasi kurikulum baru dengan Wapres. Ada empat hal yang dibahas mengenai impelmentasi, yaitu dokumen kurikulum, persiapan buku, persiapan guru, dan jadwal induk. Namun, yang menjadi fokus pembicaraan dengan orang nomor dua di Indonesia tersebut adalah mengenai persiapan guru. Wapres Boediono meminta Mendikbud mematangkan konsep dalam persiapan guru menghadapi perubahan kurikulum. “Wapres memberikan penekanan di situ,” katanya. (DM)
Jakarta --- Konsep pelatihan para guru dalam menghadapi kurikulum 2013 akan dilakukan dengan menggunakan metode master teacher. Guru-guru berprestasi dan memiliki skill atau kemampuan mengajar yang baik akan dilatih terlebih dahulu untuk kemudian menyampaikan ilmu yang didapat kepada guru yang lain. "Bisa guru juara lomba nasional, guru teladan nasional, guru terbaik di sekolah-sekolah swasta, negeri, sekolah internasional, ada juga sebagian dosen dan praktisi sebagai pelatih. Mereka yang akan memberikan pelatihan ke guru-guru yang akan menjadi master teacher," jelas Mendikbud Mohammad Nuh di ruangannya, pada Selasa (11/12) lalu.
Tiga hal yang penting dalam pelatihan guru ini adalah materi pelatihan, target guru yang dilatih, dan metode pelatihan yang digunakan. Guru yang mendapat prioritas pelatihan adalah guru kelas I, IV, VII, dan X dengan materi seputar konsep kurikulum baru. "Sebenarnya, opsinya kan ada beberapa terkait teknis pelaksanaan. Tetapi, kemungkinan besar adalah diterapkan pada kelas I, IV, VII, dan X," ujar Menteri Nuh.
Ia menjelaskan, setiap pelatihan nantinya akan selalu ada pre-test dan post test. "Dari situ kita lihat master teacher terbaik. Sehingga kita punya stok master teacher," katanya. Salah satu tujuan konsep master teacher ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri guru, dan memotivasi guru untuk berprestasi.
Guru-guru yang akan dipilih untuk mengikuti pelatihan menjadi master teacher tidak hanya berasal dari kota besar, tetapi juga dari tingkat kabupaten. "Kita ingin membangun atmosfer supaya guru berlomba untuk berprestasi. Karirnya tidak hanya berupa tunjangan profesi, pangkat, tapi ada status yang lain, yaitu master teacher," tutur Menteri Nuh.
Pelatihan guru akan dilakukan secara paralel dengan pelatihan master teacher, yaitu berupa angkatan. "Begitu angkatan satu master teacher selesai dan dinyatakan qualified, dia langsung terjun ke lapangan, training guru-guru di mana-mana," terang Mendikbud. Sementara angkatan master teacher yang pertama melakukan pelatihan untuk guru-guru, pelatihan angkatan kedua untuk master teacher terus dilakukan, dan seterusnya. Dalam menjalankan pelatihan guru tersebut, Kemdikbud akan terus menjamin quality control para guru yang menjadi peserta pelatihan. (DM)
Program Pendataan Pendidikan Menengah hingga saat ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya.
Salah satu kendala yang cukup mengganggu adalah tentang NPSN yang belum dimiliki oleh beberapa sekolah, dari data yang ada, sekitar 4000 sekolah masih belum memiliki NPSN.
Di sisi yang lain ditemukan bahwa data nama sekolah yang masuk tidak sesuai dengan standar format (nomenklatur) penamaan sekolah, demikian juga halnya dengan referensi wilayah.
Dari hasil evaluasi tersebut, maka telah di ambil kebijakan perihal penerbitan NPSN secara otomatis oleh sistem serta tindakan untuk melakukan perbaikan format penamaan sekolah berikut referensi wilayahnya.
Adapun layanan permintaan NPSN sudah dilakukan dengan system generate NPSN otomatis. Bagi sekolah yang belum memiliki NPSN ataupun sudah diharapkan mengecek ulang NPSN sekolah masing-masing dengan alamat link sebagai berikut http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id/sipdikmen/html/npsn.php?id=npsn, sehingga dengan adanya NPSN tersebut diharapkan bagi sekolah yang belum mengirimkan/sinkron datanya untuk segera melakukan sinkronisasi keserver dikmen.(jls)
Updating NPSN Pendataan Dikmen313:09:43 12/16/2012 .
Pembangunannya diprioritaskan di kawasan timur Indonesia. YOGYAKARTA--Pemerintah tampaknya serius mengedapankan sektor pendidikan dalam pembangunan tahun depan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari rencana pemerintah yang akan membangun 10 ribu ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB) untuk mendukung pelaksanaan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
''Pembangunan RKB dan UKB akan dilakukan secara bertahap mulai 2006,'' kata Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional, Suyanto, di Yogyakarta, Sabtu (19/11). Menurut dia, di sela-sela sharing desentralisasi pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pembangunan RKB dan USB akan diprioritaskan pada daerah yang angka partisipasi pendidikannya masih rendah atau kurang dari 60 persen dan daerah perbatasan, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan luar Jawa.
Ia mengatakan, pembangunan RKB dan USB membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk membangun satu USB beserta sarana dan prasarananya saja, lanjut Suyanto, dibutuhkan dana sekitar Rp 1,7 miliar.
Selain membangun ruang kelas dan sekolah baru, pemerintah, kata dia, juga akan mengangkat sekitar 110 ribu guru bantu menjadi pegawai negeri sipil (PNS). ''Namun, pemerintah tidak akan menambah jumlah guru bantu,'' tandas Suyanto yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.
Pada acara sharing desentralisasi pendidikan, Suyanto mengatakan, UU No 22/1999 mengenai Desentralisasi Pendidikan yang diberikan pada pemerintah daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan saja termasuk urusan yang didesentralisasikan, tetapi menjadi urusan wajib. ''Artinya, pusat wajib menyerahkan penyelenggaraan urusan itu kepada daerah, dan daerah tidak bisa menolak dengan alasan apa pun untuk menyelenggarakannya,'' katanya.
Menurut dia, penyelenggaraan desantralisasi pendidikan yang diserahkan ke daerah di antaranya meliputi pembiayaan, pengelolaan atau manajemen pendidikan, dan kurikulum. ''Namun, kesiapan daerah untuk melaksanakan kebijakan itu ternyata beragam. Ada daerah yang siap untuk melaksanakannya, ada pula daerah yang menghadapi kendala dalam mengimplementasikannya,'' katanya.
SMP Rintisan Sebanyak 27 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus sekolah rintisan, yaitu sekolah yang jumlah siswanya maksimal 90 orang, di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memperoleh dana Bantuan Khusus Sekolah (BKS) dari pemerintah pusat masing-masing sebesar Rp 25 juta.
Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Tri Pujantoro, mengatakan pemanfaatan dana bantuan tersebut belum ada petunjuknya. Tetapi dana itu hanya diperbolehkan untuk biaya pengadaan sarana fisik sekolah, seperti pembelian komputer, pengadaan sarana laboratorium, dan biaya kegiatan sekolah, misalnya dana penambahan jam belajar bagi siswa pada sore hari.
''Prinsispnya dana bantuan itu dapat dipergunakan untuk apa saja, tetapi yang bersifat menunjang kemajuan pendidikan, bukan untuk membangun atau merehab gedung sekolah,'' ujar Tri.
Kepada sekolah penerima bantuan ini diminta memanfaatkan dana itu sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan status ke jenjang berikutnya.
Menurut Tri, sekarang ini ada beberapa status jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA, yaitu sekolah berstatus rintisan, potensial, sekolah standar nasional (SSN), dan sekolah berstatus standar internasional (SSI). ''SMP dinyatakan berstatus rintisan manakala sekolah bersangkutan jumlah seluruh siswanya dari kelas I-III maksimal 90 siswa, dan untuk jenjang berikutnya ditentukan oleh kualitas pendidikannya dan pemberian jenjang status tersebut berlaku untuk semua sekolah SMP dan SMA/SMK negeri dan swasta,'' katanya. (ant ) Republika Senin, 21 Nopember 2005
0 Depdiknas Bangun 10 Ribu Kelas dan Sekolah Baru 122:32:44 11/23/2005 3
Banyak Guru-guru Lain yang Bisa Ditiru.
"Hari yang bersejarah untuk saya," Begitu komentar Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid (55), atau akrab disapa Bu Musmilah saat berbincang-bincang dengan Persda Network, di Jakarta, Selasa (2/12).
Pernyataan itu dilontarkan Bu Muslimah sehubungan penghargaan Satyalencana Pendidikan yang baru saja diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-63 PGRI, di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan pada pagi harinya. Selain Bu Muslimah, penghargaan serupa juga diberikan kepada ratusan guru lainnya.
Terkait tokoh yang diceritakan dalam film dan novel laris Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, itu, SBY berpesan agar para guru meniru mental dan kreasi Bu Mulismah. Guru yang saat ini mengajar di SDN Gantong, Belitung, itu juga dianggap sebagai inspirator bagi Andrea Hirata. "Jadilah bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi Ibu Muslimah yang lain dengan banyak inisiatif, bermental baja untuk memberi semangat kepada murid-muridnya," kata SBY saat memberikan sambutan.
Mendengar pernyataan tersebut, Muslimah mengaku bangga sekaligus kaget. Ia bangga karena menerima penghargaan satyalencana dan kaget mendengar pesan SBY.
"Banyak guru-guru lain yang bisa ditiru. Saya mohon maaf kepada guru-guru yang lain. Kalau memang ada yang bisa ditiru dan dicontoh, ya silakan saja. Saya tidak mengharapkan hal-hal yang berlebihan," ujar Muslimah.
Muslimah mengatakan ia tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan penghargaan Satyalencana Pendidikan. Penganugerahan itu pun diketahuinya sekitar dua minggu lalu lewat sebuah surat dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dalam surat tersebut, Muslimah terlebih dahulu diminta mengirimkan sejumlah data.
Ke depan, Muslimah mengaku akan berbuat lebih baik untuk dunia pendidikan tanah air, khususnya di tempat ia mengajar. Guru yang sebelumnya mengajar di SD Muhammadiyah Belitung itu juga mengajak seluruh guru di Indonesia melakukan hal yang sama. "Mari kita berjuang semaksimal mungkin dengan hati," imbuhnya. (Persda Network/mun/ade)
Sumber : http://tribunjabar.co.id
6 Ibu Guru Laskar Pelangi Terima Satyalencana Pendidikan107:29:46 12/13/2008 `Jakarta, Selasa (7 Juli 2009) -- Pada Bulan Juli 2009 ini Indonesia kembali mengirimkan siswa - siswa sekolah menengah atas (SMA) ke olimpiade sains internasional. Sebanyak empat tim akan berlaga di bidang Fisika, Matematika, Biologi, dan Kimia.
Tim-tim yang akan berlaga membawa nama bangsa diterima Selasa (7/07/2009) oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto di Gedung Depdiknas, Jakarta.
Pada bidang Fisika, Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) akan berlaga di International Physics Olympiad (IPhO) ke-40 di Merida Yucatan, Meksiko pada 12 - 18 Juli 2009. Pembina pembina Yohanes Surya mengatakan, tim yang diberangkatkan adalah hasil seleksi Olimpiade Fisika Asia ke-10 di Bangkok, Thailand yang meraih dua medali emas, empat medali perak, dan dua medali perunggu. "Targetnya meraih tiga medali emas," katanya.
TOFI terdiri atas Paul Zakharia Fajar Hanakata, siswa SMAN 1 Denpasar, Bali; Dzuhri Radityo Utomo, siswa SMAN 1 Yogyakarta; Andri Pradana, siswa SMAK 1 BPK Penabur DKI Jakarta; Winson Tanputraman, siswa SMAK 1 BPK Penabur DKI Jakarta; dan Fernaldo Richtia Winnerdy, siswa SMAK BPK Penabur, Gading Serpong, Banten.
Pada bidang Matematika, Indonesia mengirim sebanyak enam siswa ke International Mathematical Olympiad (IMO) ke-50 yang diselenggarakan pada 10 - 22 Juli 2009 di Bremen, Jerman. Tim ditargetkan meraih dua medali perak dan empat medali perunggu.
Tim IMO Indonesia terdiri atas Joseph Andreas, siswa SMAK 1 BPK Penabur Jakarta; Aldrian Obaja, siswa SMAK 1 BPK Penabur Bandung; Andreas Dwi Maryanto Gunawan, siswa SMAK Kolese Santo Yusup Malang, Jawa Timur; Raja Oktovin, siswa SMAN 1 Pekanbaru, Riau; Ivan Wangsa Cipta Lingga, siswa SMAK 1 BPK Penabur Jakarta; dan Ronald Widjojo, siswa SMAK St.Louis 1 Surabaya.
Pada bidang Biologi, tim akan berlaga di arena kompetisi International Biology Olympiad (IBO) ke-20 pada 12 - 19 Juli 2009 di Tsukuba, Jepang. Tim IBO mengirimkan sebanyak empat siswa dan ditargetkan menyumbangkan medali emas. Ajang IBO diikuti oleh sebanyak 220 siswa dari 55 negara.
Tim IBO Indonesia terdiri atas Anugerah Erlaut, siswa kelas XII SMA Kharisma Bangsa, Tangerang; Irfan Haris, siswa kelas X SMAN 1 Pringsewu, Lampung; Danang Crysnanto, siswa kelas XI SMAN 1 Wonogiri, Jawa Tengah; dan Elbert Wijaya, siswa kelas XII SMAK Penabur DKI Jakarta.
Adapun pada bidang Kimia, Tim Olimpiade Kimia Internasional (OKI) Indonesia akan bersaing di International Chemistry Olympiad (IChO) ke-41. Kompetisi akan berlangsung pada 18 - 27 Juli 2009 di London, Inggris. Tim OKI mengirimkan sebanyak empat siswa. Tim ditargetkan meraih medali setara penyelenggaraan IChO ke-40 di Budapest, Hungaria yaitu sebanyak satu medali emas, satu medali perak, dan satu medali perunggu atau minimal meraih dua medali perak dan dua medali perunggu. IChO akan diikuti sebanyak 66 negara peserta.
Tim OKI Indonesia terdiri atas Dimas Ramadhan Abdillah Fikri, siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah; Ivana Polim, siswa SMA Sutomo 1 Medan, Sumatera Utara; Bening Tirta Muhammad, siswa SMAN 8 Pekanbaru, Riau; dan Adhitya Mangalaputra, siswa SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta Barat.
Suyanto berharap agar tim dapat mempertahankan perolehan medali yang selama ini telah diraih. Dia menyebutkan, sepanjang 2008 Indonesia telah memperoleh sebanyak 118 medali emas dari berbagai ajang olimpiade. "Kepada tim Biologi, Fisika, dan Kimia agar membawa emas sebanyak - banyaknya. Khusus tim Matematika mudah - mudahan medali emasnya pecah tahun ini," katanya.***
Jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang) pendidikan merupakan wahana kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah Pusat (Depdiknas) dan Pemerintah Daerah (Balitbangda/Bappeda, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota) dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.
Jarlitbang pada awalnya dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Balitbang Depdiknas dengan sebutan jaringan penelitian (Jarlit). Setelah otonomi daerah dan adanya kepentingan bersama dalam mensinkronkan kebijakan pendidikan pusat dan daerah, pada tahun 2006 berkembang menjadi Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang)
yang melibatkan Sekretariat dan seluruh pusat di lingkungan Balitbang Depdiknas, yaitu: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov), Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Pusat Kurikulum (Puskur), dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).
Melalui Jarlitbang diharapkan dapat membantu pimpinan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta memecahkan masalah-masalah kebijakan pendidikan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan tuntutan dan kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah. Oleh karena itu, keberadaaan Jarlitbang Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya mensinkronkan berbagai kebijakan pendidikan nasional dan membantu memecahkan berbagai permasalahan pendidikan (melalui penelitian,
pendataan/statistik persekolahan, kurikulum, dan penilaian pendidikan).
Sejalan dengan itu, Balitbang Depdiknas merasa perlu melakukan sinkronisasi kebijakan pendidikan nasional di berbagai jenis dan jenjang pendidikan dengan pemerintah daerah agar terjadi sinergi penyelenggaraan kebijakan pendidikan antarpusat dan antardaerah. Hal ini perlu dilakukan secara sinergi mengingat institusi penelitian dan pengembangan bidang pendidikan (penelitian kebijakan, pendataan, kurikulum, penilaian dan akreditasi sekolah/madrasah) di pusat dan daerah telah terjadi jalinan kerjasama di bidang masing-masing.
Selain dari pada itu, Balitbang yang berperan memfasilitasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF) perlu memberikan informasi dan dukungan agar pelaksanaan standar nasional pendidikan, akreditasi sekolah/madrasah, akreditasi pendidikan non formal, dan akreditasi perguruan tinggi berjalan secara optimal.
Di samping itu, untuk mewujudkan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan. Dalam kerangka mewujudkan komitmen seluruh pihak terkait dan sesuai dengan fungsi strategis Bappeda, Balitbangda, Dinas Pendidikan, dan LPMP dalam penetapan kebijakan daerah, maka instansi tersebut diharapkan mengkoordinasikan penelitian kebijakan, pendataan, kurikulum, penilaian dan akreditasi sekolah/madrasah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Dalam rangka mengkoordinasikan dan menyinkronkan seluruh proses pembangunan pendidikan dirasakan perlu melakukan koordinasi melalui Rapat Koordinasi Nasional dengan tema: ”Peningkatan peran Jaringan Penelitian dan Pengembangan Dalam Rangka Penuntasan Target Pembangunan Pendidikan Tahun 2009”.
Kegiatan Rakornas Jarlitbang Pendidikan dilaksanakan selamat 3 (tiga) hari, pada hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 26-28 Mei 2009, yang diselenggarakan di Hotel Patrajasa Semarang, Jawa Tengah.
Peserta yang diundang adalah anggota Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) yang dinilai aktif dalam waktu tiga tahun terakhir, dan seluruh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang berjumlah sekitar 220 orang, yang terdiri dari:
1. Ketua Balitbangda/Bappeda Propinsi
2. Ketua Balitbangda/Bappeda Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota
4. Ketua LPMP seluruh Indonesia
Panitia Penyelenggara Rakornas Jarlitbang Pendidikan Tahun 2009 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 000/G/Kep/PG/2009 tanggal 1 April 2009.
Apabila peserta Rakornas Jarlitbang memerlukan informasi atau bantuan berkaitan dengan penyelenggaraan Rakornas Jarlitbang dapat menghubungi:
Sekretariat Balitbang Depdiknas
Gedung E Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta
Telpon : 021-57900405, 5733129, 5737102
Fax: 021-5721245, 5721244
SMS : 0811-9999-80
Email : jarlitbang2009@yahoo.com
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian Pendidikan Tahun 2009 merupakan kerjasama antara Balitbang Depdiknas Jakarta, Balitbang Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
Sumber: Balitbang Depdiknas
T Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Tahun 2009222:18:30 07/10/2009 ! !
Jakarta, Senin (3 Agustus 2009) -- Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah akan mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini merupakan salah satu prioritas belanja pemerintah untuk mendukung sasaran - sasaran pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2010 dalam Rencana APBN 2010.
"Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri kita guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21," katanya saat menyampaikan pokok - pokok Rancangan APBN tahun 2010 dan nota keuangan 2010 pada Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa reses persidangan empat tahun sidang 2008/2009 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/08/2009).
Hadir pada acara Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga - lembaga negara, duta besar dan pimpinan perwakilan badan - badan dan organisasi internasional, serta para gubernur kepala daerah.
Presiden SBY menyebutkan, prioritas lain belanja pemerintah adalah untuk memperbaiki kesejahteraaan aparatur negara dan pensiunan, melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras bersubsidi atau tadinya disebut raskin. Selain itu, kata Presiden SBY, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi, dan proyek padat karya lainnya.
Prioritas lainnya, kata Predisen SBY, adalah mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan alat tama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI), serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.
Presiden SBY mengatakan, sesuai dengan prioritas RKP 2010 dalam RAPBN tahun 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.37 triliun untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. "Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 sampai dengan 13,5 persen," katanya.
Sementara itu, lanjut Presiden SBY, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp.51,2 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dengan alokasi di anggaran tersebut antara lain adalah untuk bidang pendidikan. "Yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun," katanya.
Presiden SBY menyebutkan, sasaran lainnya adalah menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya kesejahteraan pendidik. Selain itu, di bidang kesehatan yaitu tersedianya fasilitas kesehatan dasasr dan rujukan, serta terlayaninya seluruh penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III rumah sakit.
Sasaran berikutnya adalah di bidang perbaikan gizi yaitu meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (ASI) pada anak usia 6 sampai dengan 24 bulan keluarga miskin. "Bidang Keluarga Berencana (KB) yaitu terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta diantaranya 3,7 juta adalah peserta KB baru miskin dan meningkatkan peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta diantaranya 11,9 juta adalah peserta KB aktif miskin," katanya.
Lebih lanjut Presiden SBY menyampaikan, dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar Rp.699,7 triliun, anggaran belanja direncanakan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga mencapai Rp.327,6 triliun atau naik sebesar Rp.10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasinya di tahun 2009. "Kenaikan anggaran belanja kementerian dan lembaga tersebut terutama untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP tahun 2010," ujarnya.
Presiden SBY mengatakan, berdasarkan prioritas RKP 2010, serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi kementerian negara dan lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2010, terdapat beberapa kementerian negara atau lembaga yang mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Presiden SBY menyebutkan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam tahun 2010 mendatang direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.51,8 triliun, Departemen Pertahanan (Dephan) Rp.40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU) Rp.34,3 triliun, Departemen Agama (Depag) Rp.26 triliun, Kepolisian Negara RI Rp.25,8 triliun, Departemen Kesehatan (Depkes) Rp.20,8 triliun dan Departemen Perhubungan (Dephub) Rp.16 triliun.
Presiden SBY menyampaikan, alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Depdiknas dan Depag dimaksudkan terutama untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun , pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. "Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru," kata Presiden SBY.
Sementara, kata Presiden SBY, dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam 2010 mendatang alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp.309,8 triliun. "Dari jumlah tersebut alokasi dana perimbangan direncanakan mencapai Rp.293 triliun atau naik Rp.7,7 triliun," katanya.
Presiden SBY menyebutkan, kenaikan terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 tersebut berasal dari rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp.8,9 triliun. "Rencana realokasi tunjangan profesi guru ke dalam DAU mulai tahun 2010 sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Presiden SBY, mulai tahun 2010 alokasi DAU dalam struktur APBN akan terdiri dari DAU murni yang dialokasikan dengan menggunakan formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. "Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan kewenangannya, " katanya.
Disamping itu, kata Presiden SBY, untuk melanjutkan kebijakan yang diambil pada 2009 tentang penghasilan minimal golongan terendah guru sebesar Rp.2 jt per bulan maka dalam RAPBN 2010 masih dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp.7,9 triliun. "Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia mutu pendidikan kita harus meningkat lebih tinggi lagi," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY, menyampaikan pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp.911,5 triliun atau meningkat Rp.38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan tahun anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp.1.009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar 3,8 triliun rupiah dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P tahun 2009. "Dengan demikian defisit anggaran dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp.98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB)," katanya.
Jumlah ini, kata Presiden SBY, mengalami penurunan sebesar Rp.35 triliun bila dibandingkan target yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar  Rp.133 triliun atau 2,5 persen dari PDB. "Untuk mencapai sasaran pendapatan negara pada tahun anggaran 2010 mendatang, pemerintah akan terus melanjutkan langkah - langkah optimalisasi penerimaan baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," katanya.
Presiden SBY menyebutkan, dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp.911,5 triliun, dalam tahun 2010 penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp.729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp.180,9 triliun.***
Sumber: Pers Depdiknas
> Pemerintah Pertahankan Anggaran Pendidikan 20 Persen Dari APBN311:43:29 08/16/2009