Blackexpo Fast Landing merupakan website demo dari layanan jasa pembuatan web murah dari 401XD Group Indonesia. Segera konsultasikan pada kami untuk menggunakan jasa pembuatan website murah, agar dapat segera merealisasikan apa yang anda harapkan sil http://www.visfm.com id-id http://visfm.com/berita/detail/operasional-lintas-ketapanggilimanuk-kembali-dibuka-24-jam- visfm.com, Banyuwangi - ASDP mempersiapkan loket-loket pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi di area pelabuhan sekaligus kesiapan armada kapal, menjelang di bukanya kembali jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk selama 24 jam yang dimulai pada Minggu malam (19/9/2021). Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE-DRJD 11 Tahun 2021, tentang pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE-DRJD 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Angkutan Penyeberangan Lintas Ketapang-Gilimanuk Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam Surat Edaran SE-DRJD 9 tersebut, dilakukan pembatasan penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk bagi kendaraan non logistic yang dikhususkan pada pagi dan siang hari saja. Sementara untuk kendaraan logistik bisa menyeberang selama 24 jam. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang-Gilimanuk, Suharto mengatakan, dengan adanya Surat Edaran SE-DRJD 11 Tahun 2021 tersebut maka seluruh jenis kendaraan bermotor bisa melakukan penyeberangan kembali selama 24 jam, termasuk pejalan kaki. “Surat edaran ini mulai di berlakukan pada Minggu malam (19/9/2021) pukul 19.00 WIB nanti,” ungkap Suharto. Dijelaskan Suharto, diterbitkannya surat edaran tersebut berdasar pada hasil evaluasi yang di lakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Dinas Perhubungan Provinsi Bali terhadap perkembangan kondisi sebaran Covid-19 di Bali yang sudah turun ke level 2 dan 3 serta di wilayah Jawa Timur yang turun ke level 1, maka waktu operasional di lintas Ketapang-Gilimanuk kembali disesuaikan. “Menjelang pengoperasian jalur penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk selama 24 jam, kami telah melakukan berbagai persiapan. Diantaranya, penyiapan pos-pos pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),” papar Suharto. Pasalnya, setiap calon penumpang kapal di wajibkan memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang didalamnya terdapat bukti vaksinasi dan rapid antigen hasil negative sehingga mereka tidak perlu lagi membawa dokumen-dokumen lain. “Selain pos pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi, kami juga memaksimalkan jumlah armada kapal yang di operasikan,” kata Suharto. “Jika nantinya volume penumpang kembali meningkat, maka armada kapal yang dioperasikan sebanyak 32 unit seperti saat sebelum penerapan PPKM. Sedangkan saat ini, hanya dioperasikan 24-26 unit,” pungkasnya.           http://visfm.com/berita/detail/ke-banyuwangi-sandiaga-uno--tamansari-bisa-seperti-ubud-bali- visfm.com, Banyuwangi - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Sabtu (18/9/2021). Kehadiran Menteri Sandiaga ke Desa Tamansari salah satunya untuk melakukan penilaian langsung terhadap desa ini yang terpilih sebagai 50 finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Selama kunjungan, Menteri Sandiaga didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestandani. Sandiaga memulai aktivitasnya dengan berlari pagi di sekitar Desa Tamansari. Suasana desa yang sejuk karena terletak di kaki Gunung Ijen, membuatnya lebih bersemangat berlari. Selanjutnya, Sandiaga menuju Sendang Seruni, merupakan pemandian dengan sumber mata air alami dan konservasi bambu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.  Nama Sendang Seruni berasal dari tanaman bunga Seruni yang tumbuh di sekitar sendang tersebut. Terdapat tujuh sumber mata air mengalir di sekitar Sendang Seruni, yang tiga di antaranya berada di dasar kolam.  Bareng Bupati Ipuk, sebelum memasuki Sendang Seruni, Menteri Sandiaga mencoba aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk destinasi.  “Wah bagus. Disini sudah menerapkan aplikasi PeduliLindungi,” ungkap Sandiaga. “Ini tidak ada alasan lagi bagi seluruh penyelenggara wisata di Indonesia tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Karena Desa Tamansari yang sekelas desa saja bisa menerapkan,” paparnya. Di Sendang Seruni, Sandiaga terlihat menari bersama penari gandrung serta menikmati berbagai produk UMKM. Menariknya, Sandiaga juga mencoba menukar sampah plastik dengan minuman hangat seperti kopi atau jahe. “Ini bagus sekali,” ungkapnya. Sandiaga mengatakan melihat berbagai potensinya, ke depan Desa Tamansari bisa seperti Ubud Bali. “Dulu Ubud Bali mengawali seperti Desa Tamansari saat ini. Saya yakin dengan konsistensi melalui kegiatan budaya dan pelestarian alam, Desa Tamansari bisa menjadi destinasi wisata dunia,” jelas Sandiaga. “Yang membedakan Desa Tamansari dan lainnya, alamnya dipelihara dengan baik. Budaya dan historisnya sangat kuat. Terpenting lagi, disertai penerapan digitalisasi,” paparnya. Menteri Sandiaga pun optimis dengan perkembangan wisata Indonesia di masa pandemi, termasuk Banyuwangi. “Penanganan Covid-19 di Banyuwangi juga terpantau terkendali dengan baik. Kini tinggal kebangkitan ekonomi, syaratnya adalah disiplin protokol kesehatan. Saya yakin pariwisata Banyuwangi bisa bangkit,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Banyuwangi menjadikan desa sebagai garda depan pembangunan. Salah satunya, lewat pengembangan desa wisata. Desa Tamansari menjadi desa wisata mengoptimalkan potensi dan berbagai jejaring bisnis, dengan BUMDes sebagai leading sektornya. “Desa Tamansari berhasil membangun jejaring bisnis yang dikelola BUMDes, dengan mengoptimalkan peran masyarakat,” kata Bupati Ipuk. “Di desa ini, terdapat lebih 300 warga yang terlibat dalam jejaring bisnis desa wisata. Banyak produk yang dihasilkan Desa Tamansari, mulai dari berbagai olahan susu, kuliner, kopi, gula aren, dan lainnya yang diproduksi warga desa,” papar bupati perempuan tersebut. Kepala Desa Tamansari, Rizal Sahputra mengatakan desanya terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi dalam membangun dan memperluas jangkauan pasar desa wisata. Hal ini, tidak lepas dari program Smart Kampung yang telah dicanangkan oleh pemkab. “Smart Kampung ini menjadi pendorong kami untuk terus mengoptimalkan TI dalam membangun desa, termasuk wisatanya. Dukungan TI dari pemkab akhirnya membuat kami terbiasa mengembangkan digitalisasi di desa,” jelas Rizal. Perlahan Desa Tamansari terus mengembangkan jejaring bisnisnya. Saat ini terhitung ada 60 UMKM, 50 homestay, puluhan jasa guide wisata, kendaraan wisata, serta beberapa usaha kecil menengah lainnya. Seluruh jenis usaha desa ini melibatkan warganya. Rizal menjelaskan, pihaknya selalu mendorong segala unit usaha desa benar-benar diinisiasi oleh warga itu sendiri. “Sebagai pemerintah desa, kami akan berusaha mencukupi akomodasi pariwisata atau menyempurnakan segala bentuk sumber daya yang berkaitan dengan desa wisata,” tutur Rizal. Desa Tamansari menjadi 50 finalis dari 1.831 desa di Indonesia yang mengikuti kompetisi desa wisata ini. ADWI merupakan ajang lomba desa wisata yang diselenggarakan Kemenparekraf untuk membangkitkan pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. http://visfm.com/berita/detail/ini-upaya-kemenparekraf-untuk-bangkitkan-ekonomi-warga-lewat-wisata- visfm.com, Banyuwangi - Pemerintah pusat menerapkan aspek berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh destinasi wisata untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat ditengah masih di berlakukannya PPKM Jawa-Bali, dengan mengkolaborasikan keindahan alam dan budaya setempat. Saat berkunjung ke Desa Tamansari Kecamatan Licin Banyuwangi, Sabtu (18/9/2021), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi upaya pemerintah desa setempat dan pemerintah daerah yang menyeleraskan budaya dan lingkungan dengan kearifan local masyarakat. Di Banyuwangi sendiri terdapat 99 desa wisata, yang sebagian besar menjadikan budaya dan kearifan local untuk membangkitkan ekonomi masyarakatnya. “Meski fokus pada kesejahteraaan rakyat, tapi aspek kesehatan di seluruh destinasi wisata harus didahulukan. Setiap minggu, Kemenparekraf terus memantau penerapan protocol kesehatan di setiap destinasi secara nasional,” ujar Sandiaga. “Vaksinasi sudah berjalan dengan baik yang berdampak pada menurunnya angka kematian akibat Covid-19. Tinggal mengembalikan kebangkitan ekonomi yang tentu tetap menerapkan protocol kesehatan ketat bagi pengunjung di setiap destinasi,” paparnya. Sandiaga mengaku, aplikasi Peduli Lindungi yang di terapkan di destinasi wisata masih belum tersosialiasi dengan baik dan ia meminta untuk lebih dimasifkan. “Kemenparekraf perlu bantu untuk mengaplikasikan serta mengintegrasikan penerapan CHSE dan Peduli Lindungi dalam proses pembukaan kembali destinasi wisata,” tuturnya. Menteri Sandiaga mengaku, kebangkitan ekonomi ini dilihat dari aspek berkeadilan dan berkelanjutan secara merata. Sehingga, orang yang datang ke tempat-tempat wisata bukan hanya melihat-lihat saja atau hanya bertanya maupun tidak jadi membeli. “Tak hanya jadi Rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat. Tak jadi Rohana, rombongan yang hanya nanya-nanya. Gak jadi Rojali, rombongan gak jadi beli. Atau Rogana, rombongan gak pake nawar. Itu yang kita gunakan untuk bangkitan ekonomi pariwisata disini,” papar Sandiaga. Dalam artian, pemerintah daerah bersama pemerintah desa setempat bisa menyelaraskan budaya dan kearifan local serta destinasi alamnya dengan hasil produk para UKM baik makanan maupun jajanan yang bisa dibuat oleh-oleh para wisatawan. “Inilah yang kami terapkan untuk membangkitan ekonomi pariwisata,” kata Menteri Sandiaga. Dalam kesempatan ini, Menteri Sandiaga juga mengumpulkan berbagai cerita dan keluhan masyarakat yang tidak bisa berjualan di tempat-tempat wisata karena ditutup dalam satu tahun terakhir. “Dari seluruh cerita itu saya jadikan untuk menghadirkan solusi dan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu yang berpihak dan berkeadilan agar ekonomi masyarakat bisa segera pulih,” jelas Sandiaga. Sementara, kehadiran Menteri Sandiaga di Desa Tamansari Kecamatan Licin Banyuwangi tersebut adalah untuk melakukan penilaian. Menyusul, Desa Tamansari terpilih sebagai 50 finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Tercatat ada 1.831 desa di Indonesia yang mengikuti kompetisi desa wisata di Event ADWI dan terpilih 50 desa terbaik, salah satunya Desa Tamansari Banyuwangi. http://visfm.com/berita/detail/dilaporkan-ke-polisi-pengelola-arisan-bodong--saya-tak-mampu-bayar- visfm.com, Banyuwangi - Pengelola arisan diduga bodong di Banyuwangi mengaku sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang para peserta arisan yang mencapai ratusan juta rupiah. NI, perempuan berusia 30 tahun warga Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah, Banyuwangi datang bersama keluarganya di Mapolresta Banyuwangi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan terkait laporan puluhan ibu rumah tangga yang mengaku sebagai korban arisan bodong yang dijalankannya. NI yang datang bersama keluarganya tersebut mengakui jika tidak mampu lagi membayar hutang arisan yang mencapai lebih dari 600 juta tersebut. “Bisnis arisan dan investasi yang saya geluti sejak tahun 2010 mulai goyah di awal tahun ini. Uang arisan yang saya pinjamkan ke orang lain tak kunjung dibayar oleh para peminjam,” ujar NI. “Saya membuka arisan indek. Saya juga invesan. Tapi yang saya pinjami dan sudah narik itu tidak ada yang bayar. Jadi untuk mengembalikan ke para peserta arisan itu ada kendala,” paparnya. NI juga berdalih bahwa kepergiannya ke Jakarta beberapa waktu lalu bukanlah untuk lari dari tanggungjawab. Melainkan hanya untuk mencari pekerjaan agar bisa membayar hutang ke member dengan cara dicicil. “Saat itu saya bingung karena orang tua saya tak mengetahui kalau saya ada masalah seperti ini. Maunya saya tidak mengatakan pada orang-orang. Saya mau bekerja agar bisa menyicil. Tapi ternyata di luar kota diberlakukan PPKM semua,” jelas NI. Saat ini, NI mengaku tidak memiliki aset lagi untuk melunasi hutang-hutangnya ke para member yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut. “Saya berencana akan menjual aset berupa sawah milik orang tua saya,” kata NI. “Saat itu, saya dapat kabar dari kakak kalau bapak saya mau bertanggung jawab dengan menjual sawah, sampai akhirnya saya pulang,” tuturnya. Namun sampai pada jatuh tempo pembayaran, ternyata sawah bapaknya belum juga laku. “Saya tetap NI akan bertanggung jawab setelah asset bapaknya laku,” ujar NI. Sebelumnya puluhan ibu rumah tangga peserta arisan diduga bodong ramai-ramai mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolresta Banyuwangi. Mereka mengaku mengalami kerugian mencapai 700 juta rupiah dari arisan yang dikelola oleh NI. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 jam, puluhan ibu rumah itu pun diminta pulang ke rumahnya karena dalam kasus ini kepolisian lebih mengedepankan upaya mediasi antara pelapor dan terlapor. Sementara, arisan yang dijalankan NI tersebut memang menggiurkan, dengan deposito senilai 1 juta, para peserta bisa mendapatkan keuntungan 100 hingga 200 ribu rupiah dalam kurun waktu 10 hari. Tidak hanya dari wilayah Banyuwangi, member arisan yang jumlahnya lebih dari 100 orang tersebut juga berasal dari luar kota dan luar Pulau. Seperti dari Yogjakarta, Sidoarjo, Jakarta, Pulau Madura, hingga Bali.         http://visfm.com/berita/detail/geruduk-polresta-emakemak-di-banyuwangi-laporkan-arisan-bodong- visfm.com, Banyuwangi - Puluhan ibu rumah tangga peserta arisan diduga bodong mendatangi Mapolresta Banyuwangi, untuk melaporkan pengelola arisan dengan harapan tunggakan hutang arisan yang sudah jatuh tempo senilai ratusan juta rupiah bisa segera terbayarkan. Mereka beramai-ramai mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolresta Banyuwangi, Jum’at (17/9/2021) malam. Mereka melaporkan pengelola arisan berinisial NI, perempuan berusia 30 tahun warga Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah. Karmila, salah satu peserta arisan mengatakan, dirinya bersama ibu-ibu lainnya datang ke Mapolresta karena ingin melaporkan arisan bodong, indek investasi taharah (Tabungan Haji dan Umrah) dan jual beli yang belum juga terbayarkan oleh NI. “Jika ditotal kerugian kami sekitar 700 juta rupiah,” tutur Karmila. “Jumlah pesertanya sekitar 70 sampai 100 orang. Kerugiannya bereda-beda, mulai dari 1 hingga 70 juta rupiah per orang,” ungkapnya. Karmila menambahkan, sebelum mendatangi Mapolresta, puluhan ibu-ibu tersebut menduduki rumah NI pada Jum’at sore. Kedatangannya untuk menagih janji pembayaran arisan yang sudah jatuh tempo. “Tapi upaya kami sia-sia, tunggakan pembayaran pokok dan bunga arisan yang totalnya sekitar 700 juta rupiah tidak kunjung dibayar oleh NI,” kata Karmila. Lantaran menemui jalan buntu dan hanya diberi janji, mereka akhirnya memilih mendatangi Mapolresta Banyuwangi untuk melakukan pengaduan dan pelaporan, sekaligus membawa NI ke kantor polisi karena dinilai sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan. “Kami juga sudah pernah ke rumah NI membuat perjanjian selama enam bulan. Sekarang sudah lebih enam bulan tidak terselesaikan juga,” tutur Karmila. Dengan laporan yang dilayangkan para korban tersebut, ia berharap kepolisian bisa menyelesaikannya. Jalur hukum ini sengaja ditempuh oleh emak-emak, lantaran pengelola arisan diduga bodong yang sempat menghilang ke Jakarta tersebut dianggap tidak memiliki itikad baik. Arisan yang dijalankan NI memang menggiurkan, dengan deposito 1 juta, para peserta dijanjikan mendapatkan keuntungan 100 hingga 200 ribu rupiah dalam kurun waktu 10 hari. Namun, beberapa bulan terakhir, pencairan arisan macet. Bahkan uang setoran pokok arisan pun raib. “Kami berharap uang itu cair, apalagi saat ini masih PPKM,” ungkap Karmila. Menurut pengakuan sejumlah member arisan yang jumlahnya lebih dari 100 orang tersebut, tidak hanya dari Banyuwangi saja melainkan juga dari luar kota dan luar Pulau. Seperti dari Yogyakarta, Sidoarjo, Jakarta, Pulau Madura hingga Bali. Saat ini pelaporan dugaan arisan bodong tersebut masih ditangani oleh tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Sejumlah pelapor juga masih menjalani pemeriksaan. Penyidik juga akan memeriksa pengelola arisan diduga bodong sebagai terlapor. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, AKP Mustijat Priyambodo mengatakan, sementara kepolisian masih menerima laporannya dan pihaknya akan menyelidiki terkait dengan laporan ini. “Semoga dengan munculnya kembali kasus arisan diduga bodong di Banyuwangi ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat, agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dengan cara instan,” papar Kasat Reskrim. “Terlebih, setoran uang arisan tidak dibarengi dengan pembuktian hitam di atas putih,” imbuhnya. AKP Mustijat mengaku, di masa pandemi di Polresta Banyuwangi ini sudah terjadi ke dua kali terkait dengan penawaran investasi. “Saya harap, masyarakat tidak mudah tergiur penawaran ataupun dengan modus bunga yang tinggi dan menggiurkan. Jadi masyarakat harus tetap waspada,” pungkasnya.   http://visfm.com/berita/detail/polisi-perketat-destinasi-wisata-pengunjung-wajib-punya-aplikasi-peduli-lindungi- visfm.com, Banyuwangi - Kepolisian memperketat pengamanan di berbagai destinasi wisata Banyuwangi yang sudah mulai dibuka kembali, seiring dengan assessmen situasi Covid-19 Kabupaten Banyuwangi dari Kementrian Kesehatan sudah masuk Level 1. Saat ini, pariwisata di Banyuwangi mulai dibuka dan dikendalikan dengan berbagai syarat. Diantaranya, kapasitas pengunjung di destinasi wisata hanya 25 persen. Para pelaku wisata harus sudah divaksin. Tiap destinasi wisata harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau memakai barcode serta menunjukan sertifikat vaksin bagi para pengunjung sebagai syarat masuk destinasi wisata.  “TNI dan Polri lakukan pengawasan ketat di destinasi wisata. Kami menempatkan personel kepolisian sesuai kawasan, untuk memantau destinasi wisata,” kata Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas Covid-19. Dijelaskan AKBP Nasrun, para personel kepolisian mengecek serta mengawasi sekaligus mendampingi para wisatawan supaya disaat masuk ke destinasi wisata tetap menerapkan protocol kesehatan. “Wisatawan yang datang terus diawasi, terutama harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi sehingga bisa dipastikan mereka yang masuk ke destinasi wisata telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis 1 serta negative covid-19 melalui hasil rapid antigen,” paparnya. Menurut Kapolresta, selain dari Satuan Samapta Polresta Banyuwangi, pengamanan di destinasi wisata tersebut juga melibatkan personel kepolisian dari masing-masing polsek jajaran yang wilayahnya terdapat kawasan wisata. “Sejauh ini belum ada destinasi wisata yang mendapat teguran karena tidak menerapkan protocol kesehatan. Do’akan lah, semoga semuanya baik-baik saja, sehingga angka covid tidak naik lagi,” pinta AKBP Nasrun. Sementara itu, pariwisata Banyuwangi di masa pandemi ini mengandalkan quality tourism, bukan mass tourism. Dalam artian, para pelaku wisata lebih mengutamakan quality tourism dengan mengejar kualitas wisata, bukan pada kuantitas pengunjung. Terdapat 15 destinasi yang dibuka, dari 64 destinasi yang ada di Banyuwangi. Ke 15 Destinasi tersebut mayoritas wisata alam di antaranya, Kawah Ijen, Pulau Merah, Alas Purwo, Pantai Sukomade, Pantai Grand Watudodol, Desa Wisata Tamansari, Bangsring Underwater, Pantai Cacalan, Pantai Cemara, Pantai Mustika, Pantai Teluk Hijau, dan lainnya. Wakil Ketua Satgas yang juga Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Inf Yuli Eko Purwanto, menambahkan pariwisata Banyuwangi bukan dilonggarkan namun dikendalikan. “Ingat ya, bukan dilonggarkan tapi di kendalikan. Saya minta masyarakat tidak sampai lupa diri. Tetap menerapkan aturan dan protocol kesehatan, supaya kasus Covid-19 di Banyuwangi kembali naik,” pungkas Dandim.   http://visfm.com/berita/detail/penerapan-peduli-lindungi-penumpang-kapal-lintas-ketapanggilimanuk-menurun- visfm.com, Banyuwangi - Dengan adanya penerapan aplikasi Peduli Lindungi serta masih berjalannya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), volume penumpang kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk terus mengalami penurunan hingga 40 persen. Prosentase penurunan ini terjadi pada semua jenis penumpang kapal baik pejalan kaki, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 jenis mobil pribadi dan angkutan umum. Sedangkan untuk kendaraan logistic terpantau masih normal. Sementara, sesuai assessmen situasi Covid-19 dari Kementrian Kesehatan, terdapat 9 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang masuk level 1, termasuk Banyuwangi. Yang lainnya adalah Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Jember dan Gresik. Rupanya, meski Banyuwangi sudah masuk level 1 namun tidak berdampak pada arus penyeberangan di lintas Jawa-Bali. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang-Gilimanuk, Suharto mengatakan, jika dibandingkan pada bulan Juni sebelum diberlakukannya PPKM, volume penumpang kapal di jalur Ketapang-Gilimanuk menurun 40 persen. “Bahkan hingga saat ini belum ada peningkatan yang segnifikan,” ungkap Suharto. Pasalnya, berdasarkan pada surat edaran Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor SE-DRJD 9 Tahun 2021, hingga kini masih tetap diterapkan pembatasan waktu operasional terhadap layanan angkutan penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk. Suharto menjelaskan, dengan pembatasan ini, kendaraan logistic bisa melakukan penyeberangan selama 24 jam. Sedangkan non logistic hanya bisa menyeberang pada siang hari saja. “Kami telah melayangkan surat kepada Dirjen Perhubungan Darat mengusulkan agar arus penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk kembali di berlakukan 24 jam,” ujar Suharto. “Dengan turunnya volume penumpang, tentu berdampak pada pengoperasian armada kapal. Dalam sehari, armada kapal yang di operasikan hanya sekitar 22-26 unit saja, tergantung kondisi dilapangan. Sebelumnya saat hari normal, bisa dioperasikan 32 unit,” paparnya. Dan itupun, pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Ketapang memberikan kebijakan bagi perusahaan pelayaran yang tidak mengoperasikan armada kapalnya, selanjutnya disetujui oleh regulator. Sementara itu, terdapat 2 tata cara penerapan aplikasi Peduli Lindungi di lintas Ketapang-Gilimanuk. Pertama, validasi dokumen vaksinasi dan Rapid Antigen. Kedua, validasi dokumen Rapid Antigen Non-aplikasi android atau manual. Untuk validasi dokumen vaksinasi dan Rapid Antigen tersebut adalah berbasis aplikasi android. Jadi, setiap penumpang kapal yang memiliki android diharuskan memiliki aplikasi Peduli Lindungi dengan cara mengunduh, guna memastikan ia sudah mendapatkan vaksinasi minimal vaksin pertama serta sudah melakukan rapid antigen dengan hasil negative.   http://visfm.com/berita/detail/assessmen-covid19-level-1-banyuwangi-festival-belum-bisa-digelar- visfm.com, Banyuwangi - Meski berdasarkan assessmen situasi Covid-19 Kabupaten Banyuwangi dari Kementrian Kesehatan sudah masuk level 1, namun pemerintah daerah setempat belum berencana kembali menggelar perhelatan Banyuwangi Festival walaupun secara virtual. Seperti diketahui, sesuai assessmen situasi Covid-19 dari Kementrian Kesehatan, Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Jawa yang masuk ke level 1. Tidak hanya itu, di Jawa Timur ada 9 kabupaten dan kota yang masuk level 1. Yakni, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Jember, Gresik dan Banyuwangi. Hal ini berdasarkan assessmen Kementrian Kesehatan RI pada 14 September 2021. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pihaknya belum ada rencana untuk menggelar kembali Banyuwangi Festival secara langsung karena pemkab masih sangat berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan agar angka penyebaran Covid-19 tidak kembali meningkat. “Dikhawatirkan, ketika diberikan kelonggaran justru bisa memunculkan kasus-kasus ataupun kluster baru,” ujar Bupati Ipuk. “Pemerintah daerah memfasilitasi para seniman untuk mengaplikasikan keseniannya melalui virtual agar mereka tetap eksis meski di masa pandemi. Ini juga tengah di lakukan uji coba,” paparnya. Bahkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi juga berencana segera memberikan bantuan kepada para seniman. Namun rupanya kata Bupati Ipuk, sebelum rencana itu terwujud, justru ada sejumlah seniman yang sudah mulai mengamen di jalan. “Belum terwujud rencana ini, sudah ada seniman yang ngamen di jalan. Saya harap itu tidak terjadi karena akan menimbulkan kerumunan yang bisa berdampak pada kembali tingginya angka sebaran Covid-19,” jelas Bupati Ipuk. Bupati perempuan tersebut menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus untuk pembukaan kembali destinasi wisata guna menggerakkan perekonomian masyarakat. Dari pantauan dilapangan, Satgas Covid-19 Banyuwangi juga memberikan pengendalian untuk rumah makan dan pusat-pusat perbelanjaan dengan menambah waktu jam operasional. Namun setiap pengunjung, tetap diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menghindari kerumuman. Untuk destinasi wisata, para pengelola wajib menerapkan validasi dokumen vaksinasi dan Rapid Antigen berbasis aplikasi android melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi, setiap pengunjung di haruskan memiliki aplikasi Peduli Lindungi di ponselnya untuk memastikan mereka sudah mendapatkan vaksinasi minimal vaksin pertama serta sudah melakukan rapid antigen dengan hasil negative.                            http://visfm.com/berita/detail/ditargetkan-3922-bidang-tanah-di-banyuwangi-sudah-tersertifikat-pada-2022 visfm.com, Banyuwangi - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengapresiasi kesigapan Pemkab Banyuwangi dalam melakukan sertifikasi asset tanah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur Jonahar, saat silaturahmi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. “Untuk di wilayah Jawa Timur, Banyuwangi menjadi kabupaten yang paling banyak mengajukan sertifikasi aset daerah,” kata Jonahar. “Kami passtikan Kanwil BPN Jawa Timur akan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pengurusan aset-aset itu,” ungkapnya. Jonahar mengaku, pihaknya siap melakukan berbagai langkah percepatan guna mengejar target Banyuwangi untuk bisa menuntaskan sertifikasi seluruh aset-asetnya pada tahun depan. Sementara, Bupati Ipuk sendiri menargetkan pada 2022 mendatang, aset daerah sebanyak 3.922 bidang tanah di Banyuwangi telah tersertifikat. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi aset daerah.  “Sebagaimana arahan KPK, aset-aset daerah diberi tenggang waktu selama tiga tahun untuk bisa disertifikat semuanya. Tapi berkomitmen untuk bisa menyelesaikan ini pada tahun 2022,” papar bupati prempuan tersebut. Bupati Ipuk mengaku, dengan adanya sertifikasi aset-aset daerah ini, diharapkan juga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi Mujiono menegaskan, dari target 3.922 bidang tanah itu, awalnya dijadwalkan bertahap selama tiga tahun. “Tahun 2021 ini ditargetkan tuntas 2.132 bidang yang tersertifikat. Lalu dilanjutkan tahun berikutnya sebanyak 1.232 bidang dan 558 bidang,” kata Mujiono. “Namun, jika ibu bupati menargetkan tahun 2022 harus tuntas, maka tahun kedua akan diselesaikan semua,” imbuhnya. Lebih lanjut, Mujiono juga menyebutkan, aset-aset tersebut kebanyakan berupa tanah di bawah jalan, tanah irigasi dan bangunan. Seperti kantor pemerintahan, sekolah, puskesmas dan lainnya. Selain aset-aset Pemkab Banyuwangi, BPN juga akan menyertifikasi aset-aset yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Pada kunjungannya tersebut, BPN juga menyerahkan secara simbolik 16 buah sertifikat atas aset tanah milik Kodim 0825 Banyuwangi. Yang diterima langsung oleh Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Letkol Inf Yuli Eko Purwanto. Ke 16 sertifikat tanah asset TNI AD di wilayah Kodim 0825 Banyuwangi tersebut adalah, Denzibang 2/V Malang atau pulau santen, Makoramil 0825/18 Purwoharjo, Kebunan dan tambak gumuk kantong Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar, Tambak Patoman Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari. Juga Tambak Bomo A dan Kebun, Tambak Bomo C, rumah masyarakat di jalan raya pantai Bomo serta sawah dan gumuk di jalan raya bomo, yang seluruhnya berada di kawasan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari. Selain itu juga 2 tambak di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari dan rumah dinas di kawasan setempat. Ada pula rumah dinas ramil 0825/17 dan rumah masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Ditambah 2 area tambak dan kebun di kawasan Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari.   http://visfm.com/berita/detail/pemkab-banyuasin-belajar-inovasi-banyuwangi-ini-alasannya visfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan belajar inovasi Kabupaten Banyuwangi, khususnya terkait kinerja pemerintahan. Tentu ini dampak dari prestasi Banyuwangi sebagai kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia, yang rupanya menarik perhatian Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Bupati Banyuasin Askolani pun langsung datang ke Banyuwangi untuk mengetahui langsung kiat-kiatnya. Bupati Askolani yang didampingi jajaran Forkopimda dan pemerintahannya diterima langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Di depan Bupati Ipuk, Askolani mengungkapkan bahwa kunjungannya ini ingin belajar inovasi Banyuwangi, khususnya terkait kinerja pemerintahan. “Kabupaten Banyuasin baru berumur 19 tahun. Masih muda belia. Pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin,” kata Askolani. “Kami ingin belajar bagaimana Banyuwangi bisa membawa daerahnya menjadi kabupaten dengan kinerja terbaik di Indonesia,” imbuhnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia.  Hal itu berdasar hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kemendagri untuk tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status ”sangat tinggi”. Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak. Pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, 2017 di posisi ke-6, hingga tahun 2018 lalu di rangking 4. Dan tahun 2019 lalu, Banyuwangi menjadi yang pertama.   Askolani berharap pasca kunjungan kerja ini dapat ditindaklanjuti dengan memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak. “Semoga inovasi yang ada di Banyuwangi bisa direplikasi di Kabupaten Banyuasin,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, selama sepuluh tahun ini Banyuwangi berhasil merubah citranya adalah berkat kerja keras dan kolaborasi SKPD dan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun ormas. “Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci perubahan di Banyuwangi. Karena tanpa inovasi dipastikan Banyuwangi akan tertinggal. Untuk itu, inovasi terus diinternalisasi agar menjadi budaya di jajaran pemerintahan,” papar Bupati Ipuk. Disampaikan bupati perempuan tersebut, inovasi terus dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk perbaikan kinerja pemerintahan. Salah satu yang dilakukannya adalah lewat program bupati ngantor di desa (bunga desa). Setiap pekan, Bupati Ipuk tinggal di desa seharian, dari pagi sampai petang untuk mengurai berbagai urusan warga. “Ini adalah cara kami bersama Wakil Bupati pak Sugirah untuk menjemput bola berbagai urusan warga,” tutur Bupati Ipuk. “Selain tetap mengoordinasikan program skala kabupaten, kami langsung berupaya menuntaskan urusan warga di desa itu. Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa diselesaikan cepat. Tapi ada pula yang perlu waktu seperti infrastruktur,” ujarnya. Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama Bupati Ipuk berkantor di sepuluh desa sejak awal dilantik tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sector. “Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, juga teratasi,” jelas Bupati Ipuk. Untuk pemulihan sektor ekonomi, lanjut Bupati Ipuk, pemkab juga ada program ”Warung Naik Kelas” (Wenak). Program ini memfasilitasi warung-warung rakyat untuk ”naik kelas”, dengan peralatan yang lebih memadai, melalui dukungan dari pemerintah daerah.  “Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan bantuan tunai kepada PKL yang terdampak selama pelaksanaan PPKM Darurat. Tercatat ada sekitar 6.900 lebih PKL yang mendapatkan bantuan senilai Rp 300 ribu,” pungkasnya.